Surabaya – Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Jawa Timur menyiapkan “benteng” dari radikalisme dan narkoba untuk santri dan pelajar melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim.
“Ke depan ada tiga tantangan pelajar dan santri yakni radikalisme, narkoba, dan pasar bebas melalui masyarakat ekonomi Asean (MEA),” kata Ketua PW IPNU Jatim Haikal Atiq Zamzami di sela pelantikan PW IPNU periode 2015-2018 di Gedung PWNU Jatim, Surabaya, Ahad (29/11).
Dalam pelantikan yang dirangkai dengan Deklarasi Pelajar Anti-Radikalisme dan Anti-Narkoba yang dihadiri Ketua PWNU Jatim KH Mutawakkil Alallah, Kepala Disdik Jatim Dr Syaiful Rahman, Sekretaris BNNP Jatim Sukirno, dan Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar, ia menjelaskan narkoba dan radikalisme sudah memasuki pesantren.
“Narkoba dan radikalisme sudah masuk ke pesantren, karena ada orang luar yang memasukkan santri baru ke pesantren dengan membawa narkoba atau radikalisme itu, karena itu kami ingin membentengi santri dan pelajar dari radikalisme dan narkoba itu,” katanya.
Menurut dia, santri dan pelajar merupakan kader potensial untuk masa depan, karena itu IPNU ingin mengembalikan pelajar dan santri ke “khittah” sebagai generasi berperadaban dan berkualitas melalui serangkaian kegiatan bersama Disdik dan BNNP Jatim.
“Karena itu, kami akan masuk ke sekolah dari SMP hingga universitas dan juga masuk ke pesantren untuk mengenalkan mereka pada organisasi serta bahaya radikalisme dan narkoba,” katanya.
Terkait upaya membentengi santri dan pelajar dari pasar bebas (MEA) yang merugikan generasi muda, Haikal menyatakan pihaknya akan mengembangkan pelatihan kewirausahaan yang mendorong lahirnya inovasi dan kreasi.
Dalam kesempatan itu, Ketua PWNU Jatim KH Mutawakkil Alallah meminta kader-kader IPNU untuk memasyarakatkan “spirit keagamaan” untuk meningkatkan kualitas dan moralitas, seperti Peristiwa 10 November 1945 yang disemangati Resolusi Jihad.
“Gelorakan spirit keagamaan untuk menggelorakan no radikalisme, no liberalisme, no narkoba, sehingga ada nasionalisme dan heroisme untuk membangun bangsa dan negara,” katanya.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Jatim H Abdul Halim Iskandar menegaskan bahwa pelajar harus menjauhi politik praktis, kecuali politik kebangsaan, karena mereka belum masanya berpolitik praktis.
“Karena itu, DPRD siap mendukung kerja sama IPNU Jatim dengan Dinas Pendidikan Jatim dan BNN Jatim,” kata kakak kandung Ketua Umum DPP PKB H Muhaimin Iskandar itu.
Sementata itu, Kepala Disdik Jatim Dr Syaiful Rahman mengharapkan IPNU untuk aktif memberikan pemahaman keagamaan yang tidak radikal kepada pelajar dan santri di sekolah dan pesantren.
“Upaya membendung sekolah dan pesantren dari radikalisme dan narkoba itu perlu kerja sama dengan semua pihak, baik orang tua, guru, komite sekolah, maupun pihak luar seperti IPNU,” katanya. (s@if/ant)
